Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono. Foto: Azka/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) perlu membangun koordinasi yang matang, pengelolaan data yang akurat, hingga policy anggaran yang kuat. Menurutnya, hal itu merupakan langkah yang penting kalau ingin bangsa ini ke depan maju.

“Sebetulnya kementerian ini memang sangat strategis sekali, karena di situ ada (perlindungan) anak, yang merupakan tulang punggung masa depan bangsa,“ ujar Paryono dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2021).

Paryono melanjutkan, ketika berbicara perlindungan anak berarti ada keterlibatan orang tua. Begitu pun ketika membahas pemberdayaan perempuan berarti juga membahas peran keluarga. Menurutnya persoalan ini sangat pelik sekali sehingga membutuhkan kematangan dalam koordinasi, data, dan ditunjang dengan policy anggaran yang tepat.  Maka dari itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi hal yang perlu dilakukan.

“Ya anak-anak ini harus dijaga dari awal. Perempuan ini harus dijaga dari awal. Jangan sampai hanya menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan dan anak yang hanya dilakukan dari kesalahan kesalahan yang lalu atau hari ini,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) tersebut.

Sebelumnya, KPPPA telah mengalami beberapa kali pemotongan anggaran dalam rangka refocusing sehingga pagu anggaran untuk kementerian ini hingga hanya sebesar Rp279,568 miliar yang terdiri atas program kesetaraan gender, perlindungan anak serta program dukungan manajemen. (hal/sf)